Partisipasi Politik Perempuan dalam Islam

0
7178

Manusia dalam teks suci Alquran adalah khalifah Allah di muka bumi. Khalifah acap diterjemahkan sebagai  wakil Tuhan atau pemegang amanat Tuhan di bumi. Tugasnya memakmurkan bumi dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat manusia.[1]. Ini adalah teks-teks suci yang mengisya­ratkan keharusan manusia untuk berpo­litik. Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat dalam surah al-Baqarah [2]:30 ini menunjukkan keharusan manusia meng­angkat pemimpin peme­rintahan untuk mengatur tata kehi­dupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.[2]

Dalam wacana Islam, politik (al-Siyasah) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (tadbir al syu-un al ‘ammah li mashalihihim fi al al ma’asy wasa’adatihim fi al ma’ad). Dengan begitu poli­tik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia dapat muncul dalam ruang  domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas (mashalih ’ammah) dan untuk masa depan kemanusiaan yang panjang. Secara lebih sederhana Politik dalam persepsi publik adalah menjadi Anggota Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif : Bupati, Gubernur, Presiden dan para menteri, hakim pengadilan dan sejenisnya.

Partisipasi Politik Perempuan

Perempuan adalah makhluk dan hamba Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tang­gungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mennyejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan mem­berikan kepada mereka, laki-laki dan perem­puan, potensi-potensi dan “al-ahliyyah” atau kemam­puan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi  untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut Alquran saling bekerjasama untuk tugas keagama­an: menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemung­karan (keru­sakan sosial). Teks-teks Alquran juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik terse­but. (Baca antara lain: Q.S. Ali Imran, 195, al Nahl, 97, al Taubah, 71).[3]

Beberapa ayat Alquran ini dan ma­sih ada ayat yang lain cukup menjadi dasar legi­timasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka men­jangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perem­puan—juga laki-laki—untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.

Pertanyaan paling krusial dan spesifik adalah siapakah yang harus menjadi pemimpin politik tersebut?. Sepanjang penelusuran pada sumber otoritatif Islam utama: Alquran, kita tidak menemukan satu ayat (teks) pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa jenis kelamin tertentu yang harus menjadi pemimpin politik. Alquran justru menyampaikan kisah tentang pemimpin perempuan di wilayah Saba/Sheba, Yaman. Alquran tidak menyebut nama perempuan tersebut. Tetapi para ahli tafsir dan sejarawan menyebutnya Ratu Balqis. Dia seorang kepala pemerintahan dari sebuah walayah yang luas. Kepemimpinannya disebut  sukses. Alquran, surat al-Naml, [27]: 23, menyatakan:

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”

Aktifitas Politik Perempuan dalam Sejarah 

Sejarah kenabian mencatat se­jum­lah besar perempuan yang ikut memainkan pe­ran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) Sukainah (cicit) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan meng­kritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “baiat” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka’b, Ummu Athiyyah al-Anshariyyah, Ummu Sulaim bint Malhan, Umm Haram  bint Malhan, Umm al Harits al-Anshariyyah, Rabi’ bint al-Mu’awwadz, Rufaidah al-Anshariyyah dan lain-lain ikut serta bersama Nabi dan para sahabat laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan orang-orang kafir. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah. Tsumal al-Qahramanah (w. 317 H) adalah hakim perempuan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan al Muqtadir. Dia tidak hanya mengadili perkara-perkara perdata tetapi juga pidana. Hadir dalam persidangannya para hakim (qudhat), para ahli fiqh (fuqaha) dan tokoh-tokoh masyarakat (al A’yan).[4] Demikian juga Turkan Hatun al-Sulthan, hakim perempuan yang sukses, bukan hanya untuk mengadili perkara perdata, tetapi juga perkara-perkara pidana.[5]

Pandangan Ulama Islam

Sayang dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktifitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan-pembatasan ini bukan hanya terbaca dalam buku-buku ajar di sekolah, madrasah, perguruan tinggi, majlis ta’lim dan sejenisnya, tetapi juga muncul dalam ruang-ruang sosial. Sejarah politik Islam sejak wafatnya nabi Muhammad dan masa khulafa al rasyidun sam­pai awal abad 20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik-politik. Secara umum alasan yang digunakan bagi domestikasi perempuan ini adalah bahwa kaum perempuan memiliki kecerdasan intelektual yang terbatas dan lebih rendah dari kaum laki-laki. Anggapan bahwa kecerdasan perempuan lebih rendah tersebut dikemukakan oleh banyak sekali ahli tafsir atas bunyi literal teks Alquran surah Al-Nisa, [4]:34).[6] Mereka menganggap bahwa hal itu merupakan pemberian Tuhan. Dengan kata lain ia merupakan sesuatu yang terberi, yang tak dapat dipertukarkan.

Alasan kedua, perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (dalam bahasa Arab sering disebut “fitnah”) dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial. Karena itu pemingitan perempuan oleh mereka merupakan keharusan agama sebagai cara menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Persepsi-persepsi yang bersifat tendensius ini sebagian merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam yakni Alquran dan hadis nabi Saw yang dibaca secara harfiah dan stagnan. Untuk kurun waktu yang panjang pan­dangan-pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini (abad 20). Universitas Al Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari’ah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (al-Wilayah al ‘Ammah al-Mulzimah).[7] Said al Afghani dalam “Aisyah wa al Siyasah”, mengatakan : “al siyasah ‘ala al mar’ah haram shiyanah li al mujtama’ min al takhabbuth wa su-u al munqalab”(politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari keka­cauan).[8]

Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al Siba’i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba’i mengatakan bahwa “Peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi bahkan saya lebih suka mengatakan diharamkan. Ini bukan karena ia tidak memiliki kapasitas atau keahlian mengenainya melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya jauh lebih besar daripada kebaikan atau keuntungannya bagi masyarakat, melanggar etika Islam dan merugikan kepentingan keluarga”.[9]

Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas-tugas politik adalah sangat berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya  dari “sono” nya memang lemah. Tugas pertama dan utama perempuan adalah melayani suami, mengasuh anak-anaknya dan mengurus rumahtangganya. Itulah kodrat perempuan, kata mereka.

Maka tidak aneh jika kita sulit mendapatkan pandangan Islam dalam sumber-sumber Islam klasik konvensional yang menyediakan ruang politik kepada perempuan baik untuk jabatan anggota legislatif maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri). Para ahli hukum Islam terkemuka juga membincangkan hukum perempuan sebagai hakim pengadilan. Ma­yo­ritas ulama fiqh memfatwakan larangan bagi perempuan untuk jabatan ini, akan tetapi sebagian ulama lain membolehkannya. Kesulitan yang sama juga berlaku untuk posisi dan peran politik dalam wilayah domestik, yakni sebagai pemimpin/kepala keluarga. Tidak ditemukan sebuah pandangan keagamaan klasik dan kebuda­yaan lama yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Di sini jelas sekali, budaya patriarkhis masih tetap saja dimapankan.

Berbeda dengan pandangan ahli fiqh mainstream di atas, Ibnu Rusyd, (w. 1198 M) ahli hukum besar sekaligus seorang filsuf terkemuka, menyampaikan pandangan yang sangat menarik. Ia mengatakan dalam bukunya “Talkhish al-Siyasah li Aflathon”:

“Sepanjang para perempuan tumbuh dan besar dengan kecerdasan dan kapasitas intelektual yang cukup, maka tidaklah mustahil, kita akan menemukan di antara mereka para filosof/kaum bijak-bestari, para pemimpin public-politik dan semacamnya. Memang ada orang yang berpendapat bahwa perempuan seperti itu jarang ada, apalagi ada hukum-hukum agama yang tidak mengakui kepemimpinan politik perempuan, meski sebenarnya ada juga hukum agama yang membolehkannya. Akan tetapi sepanjang perempuan-perempuan di atas ada, maka itu (kepemimpinan perempuan) bukanlah hal yang tidak mungkin. Maka, adalah jelas, bahwa perempuan perlu terlibat(berperan serta) bersama laki-laki dalam perang dan sejenisnya. Adalah layak pula bagi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja pada bidang-bidang sebagaimana yang dikerjakan laki-laki. Hal itu bisa terjadi hanya manakala mereka memiliki akses yang sama dengan laki-laki (antara lain) dalam bidang seni musik dan latihan fisik”. [10]

Pandangan yang berubah

Pandangan-pandangan keagamaan klasik di atas kini berhadapan dengan dinamika sosial yang semakin terbuka lebar dewasa ini. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan (al ahliyah) mereka dalam segala urusan yang sebelum­nya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi tendensius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini telah gugur dan tidak lagi populer. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa. Anggapan para ulama klasik tentang rendahnya kecerdasan akal perempuan sesungguhnya sudah lama terpatahkan dengan pernyataan Nabi sendiri tentang isterinya Aisyah : “Kanat ‘Aisyah A’lam al-Nas wa Afqah wa Ahsan al-Nas Ra’yan fi al-‘Ammah,” (Aisyah adalah orang yang terpandai dan paling cerdas, pandangan-pandangannya paling cemerlang).

Bahkan al-Dzahabi, ahli hadits terkemuka mengatakan : “Tidak ada kabar bahwa riwayat dari perempuan tidak dapat dipercaya (dusta)”. Al-Syaukani, ahli hadits yang lain, lebih tegas mengatakan : “tidak ada seorang ulamapun yang menyatakan bahwa kabar yang bersumber dari perempuan harus ditolak hanya karena dia perempuan. Betapa banyak hadits Nabi yang bersumber dari seorang perempuan diterima dengan bulat oleh para ulama. Ini tidak diingkari oleh siapapun yang pernah belajar ilmu hadits”.

Sejak awal abad 20 sejumlah negara Islam menggeliat menggugat otoritas patriarkisme. Subordinasi, diskriminasi, dan peminggiran perempuan dari ruang publik/politik disadari sebagai tidak adil dan telah merugikan semua orang. Status perempuan dalam hukum pada akhirnya harus mengalami perubahan setahap demi setahap dan dari waktu ke waktu. Di mulai dari  Kesultanan Turki Usmani (1917), Mesir (1920, 1927, 1979 dan 1985), Turki modern (1924), Irak (1959, 1963 dan 1986), Iran (1967, 1975 dan 1979), Yordania (1951 dan 1976), Sudan (1915, 1927, 1932, 1933, 1935, 1960 dan 1969), Tunisia (1956, 1957, 1964, 1966, 1981) dan Suriah (1953 dan 1975). Melalui amandemen dan revisi demi revisi atas UU di negara-negara tersebut, hak-hak perempuan mengalami kemajuan demi kemajuan. Perempuan-perempuan di negara-negara tersebut muncul dalam ruang-ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya, berdampingan secara sinergis dengan kaum laki-laki.

Di Mesir, perubahan pola pikir ulama terhadap keikutsertaan perempuan  dalam berbagai lini kehidupan khususnya aspek politik tidaklah muncul dengan sendirinya. Akan tetapi, melalui proses yang panjang dengan perjuangan yang gigih, dilakukan oleh sejumlah pembaharu Mesir seperti Rifa’ah al-Thahthawi, Qasim Amin, Malak Hefni Nashif, Huda Sya‟rawi, Nazhirah Zainuddin, dan lain-lain.

Betapapun masih terdapat pandangan yang mengharamkan, keterpilihan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5, dengan sendirinya telah meruntuhkan argumen-argumen keagamaan yang melarang. Demikian juga di Pakistan, Benazir Buttho terpilih sebagai Perdana Menteri. Di Bangladesh, Khalidah Zia, merupakan perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri. Indonesia, Pakistan dan Bangladesh adalah negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Saya kira kita masih menunggu waktu munculnya pemimpin politik perempuan untuk negara-negara muslim lainnya.

Organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muktamarnya yang ke 30 tahun 1999, menerima kepemimpian politik perempuan. Keputusan ini merupakan penegasan belaka dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim-Ulama NU di Pondok Pesantren Bagu, Lombok, Nusatenggara Barat, tahun 1996.  Ini adalah pandangan yang berubah dari sebelumnya yang belum menerima. Organisasi Islam besar yang lain : Muhammadiyah, juga merespon secara positif soal presiden perempuan ini.

Di luar untuk jabatan kepemimpinan puncak, sebenarnya sejak lama perempuan-perempuan NU dan Muhammadiyah telah banyak memasuki dunia Politik baik di lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif di semua tingkatan kekuasaan politik : Nasional maupun daerah.

Kembali kepada Prinsip-Prinsip Islam

Islam adalah agama Tauhid (Monoteis). Yakni agama yang hanya menuhankan Satu Tuhan dengan seluruh atribut kebesaran, ketinggian dan keindahan-Nya. Prinsip inilah yang melandasi seluruh gerak kehidupan manusia dan alam semesta. Doktrin ke-Esa-an Tuhan ini dengan sendirinya melahirkan tanggungjawab keagamaan kaum muslimin. Beberapa di antaranya adalah: Pertama, kebebasan (al Hurriyyah). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan. Kedua, Kesetaraan (Musawah/Equality dan non diskriminasi): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah. Ketiga, penghormatan manusia (Karamah al Insan/Dignity). Keempat, keadilan (‘Adalah/Justice).

Membangun Masa Depan 

Demikianlah, sumber-sumber teologi Islam telah memberikan landasan yang fundamental bagi seluruh aktifitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Betapa dalam Islam, perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka men­jangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang bagi perem­puan, sebagaimana juga laki-laki, untuk menjalani peran-peran politik/publik, untuk menjadi cerdas dan terampil serta untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Fakta-fakta sosial dalam periode sejarah Islam awal juga telah memperlihatkan kepada kita bahwa Islam benar-benar telah memberikan peran, akses dan fungsi kepada kaum perempuan dalam segala lini kehidupan. Itu semua dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Tuhan: mencerdaskan, membangun peradaban dan mennyejahterakan umat manusia.

Bagi Indonesia status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktifitas-aktifitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Sejak awal kemerdekaannya, negara ini telah membuka ruang politik yang sama dengan laki-laki, antara lain dalam pemilihan umum. Hari ini Konstitusi tersebut telah memuat pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia.

Terlepas masih ada sejuta persoalan diskriminasi terhadap perempuan, sejumlah kema­juan atas status perempuan telah dicapai. Proses kemajuan bagi perempuan akan terus berlanjut. Sejumlah peraturan atau regulasi-regulasi yang memberi ruang gerak perempuan di wilayah publik-politik telah dituangkan dalam sejumlah undang-undang.

Realitas ini sungguh berbeda dengan tradisi dan pikiran keagamaan yang selama ini mereka anut. Responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan tersebut diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan untuk sebuah kemenangan dalam perebutan kekuasaan, tetapi karena agama memang mengabsahkan ruang politik yang luas bagi perempuan. Indonesia adalah negara yang paling progresif dalam hal ini dibanding dengan negara-negara Islam lain.

Lagi-lagi kita tengah menyaksikan gerak kaum perempuan Indonesia membangun masa depannya untuk sebuah masa depan bangsa yang lebih adil. Kehadiran perempuan secara lebih massif dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan berjuta-juta kaum sejenisnya, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap mereka yang masih terus ber­lang­sung secara eskalatif baik di ruang keluarga maupun sosial. Di luar kepentingan pembelaan terhadap kaum sejenisnya, mereka sesungguhnya memiliki pandangan dan pemikiran yang lebih luas. Tidak sedikit perempuan Indonesia yang memiliki keahlian dan profesional dalam banyak bidang sebagaimana yang dimiliki kaum laki-laki.

Kapabilitas kaum perempuan dalam kerja-kerja politik tersebut tentu akan diuji oleh sejarah. Bangsa Indonesia pasti berharap dengan optimis bahwa keterlibatan kaum perempuan da­lam porsi yang lebih besar pada wilayah ini akan memberi manfaat besar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Dan saya meyakini bahwa di masa depan akan semakin banyak perempuan yang tampil dalam sejarah politik Indonesia. Dunia akan banyak dipimpin oleh kaum perempuan. Kaum perem­puan Indonesia dan kita semua dituntut untuk mampu menja­wab tantangan ini. Amin.]

Cirebon, 01-07-2014

Catatan Belakang:

[1] Q.S. Al Baqarah, [2]: 30 : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Q.S. Hud, [11]: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” Yunus, [10] : 61: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.”Q.S. Al-A’raf, [7] :69 : “Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Q.S. Al-An’am [6]:165 : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[2] Al-Qurthubi, Tafsir Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an.

[3] Q.S. Ali Imran [3]:195: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Q.S. Al-Nahl, [16]: 97, Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik,dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Q.S. Al-Taubah, [9]:71: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

[4] Baca : Ibnu Katsir, Bidayah wa al Nihayah, Juz XI, h. 129.

[5] Baca: Umar Ridha Kahalah, A’lam al-Nisa fi ‘Alamay al-Arab wa al-Islam, Juz I, 169).

[6] Q.S. Al-Nisa, [4]:34 : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

[7] Hukm al Syari’ah al Islamiyyah fi Isytirak al Mar’ah fi al Intikhab li al Barlaman dalam Al Harakat al Nisaiyyah wa Shilatuha bi al Isti’mar, hlm. 101.

[8] Hibbah Rauf Izzat, Al Mar’ah wa al ‘Amal al Siyasi Rukyah Islamiyah, 97.

[9] Baca : Husein Muhammad dalam “Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi”, hlm 66-67).

[10] Ibnu Rusyd, Talkhish al-Siyasah li Aflathon, hlm. 125-126

Sumber: https://www.jurnalperempuan.org

How you feel for this post?
Share your vote!
4
0
0
0
0
0
0
0
0