Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2001 ada 3.169. Tahun 2012 : 216.156 dan tahun 2013 : 279.688. Kekerasan tersebut mencakup fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual, selama 12 tahun (2001-2012), sedikitnya ada 35 perempuan korban kekerasan seksual setiap hari. Tahun 2012 tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual. 2.920 di antaranya terjadi di ruang public/komunitas. Mayoritas kekerasan seksual muncul dalam bentuk perkosaan dan pencabulan (1620). Korban meliputi semua umur, dari balita hingga manula, rata-rata usia antara 13-18 tahun. Ini hanyalah data yang dilaporkan ke lembaga Negara dan social. Yang tak tercatat akan selalu lebih besar dari yang dilaporkan. (Baca : Komnas Perempuan; Catahu tahun 2013).

Pengungkapan kasus kekerasan seksual ini amat rumit, karena terkait dengan tradisi dan budaya atau pandangan keagamaan masyarakat yang mentabukan bicara seks di depan orang lain. Lebih dari itu pengungkapannya oleh korban seringkali semakin menggandakan penderitaan diri perempuan dan keluarganya.

Baca: Kemerdekaan Perempuan

Komnas Perempuan menemukan sejumlah bentuk kekerasan seksual. Minimal 15. Beberapa di antaranya adalah perkosaan, ancaman perkosaan, pelecehan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, marital rape, prostitusi paksa, control atas tubuh antara lain melalui kebijakan public atas nama moralitas dan agama, dan lain-lain. Pelakunya dapat siapa saja, orang paling dekat maupun paling jauh orang biasa, tanpa kelas sosial, maupun orang berstatus social “terhormat”.

Fakta-fakta di atas tentu saja sangat memprihatinkan. Komnas Perempuan menyebut realitas tersebut telah meningkat kepada situasi : “Kegentingan Kekerasan Seksual”. Dalam pernyataannya Komnas Perempuan menyebutkan : “Kekerasan Seksual yang dialami perempuan sudah dalam kondisi darurat untuk segera ditangani secara tepat dan adil, komprehensif dan holistic. Keadaan darurat ini tercermin dari kejadian kekerasan seksual di semua ranah : personal, public dan Negara, yang menimpa korban dari rentang usia balita-lansia, berbagai tingkat pendidikan dan profesi. Korban juga meliputi perempuan penyandang disabilitas, migrant, PRT dan LBT. Tempat kejadian ada di segala ruang : di rumah, di angkutan umum, di sekolah, Universitas, di tempat kerja maupun di tahanan”. (Komnas Perempuan, Catahu, 2013).

Akar Masalah: Moralitas dan Kekuasaan

Pertanyaan krusialnya adalah mengapa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana sikap Islam terhadapnya?

Ini adalah pertanyaan mendasar yang perlu diajukan guna mencari akar persoalan mengapa terjadi banyak kekerasan, termasuk perkosaan terhadap perempuan. Ada sejumlah asumsi yang berkembang di public selama ini. Keduanya lebih berdimensi moralitas untuk tidak dikatakan agama. Asusmsi pertama mengarahkan kesalahan kepada perempuan. Dengan kata lain kekerasan seksual bersumber dari perempuan sendiri. Mereka disalahkan, karena memamerkan bagian-bagian tubuhnya yang terlarang (aurat) di depan public. Mereka tidak menutupinya atau tidak mengenakan jilbab/hijab. Perempuanlah yang menciptakan “fitnah” (menggoda dan memicu hasrat seksual) laki-laki. Anggapan-anggapan ini sungguh sangat sulit untuk difahami oleh logika cerdas, bersih dan kritis. Bagaimana mungkin seorang yang tidak melakukan tindakan kejahatan dan hanya karena pakaian yang dipilinya dinyatakan bersalah dan berhak dilecehkan dan diperkosa?. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan jenis ini, terutama perkosaan, ia terjadi bukan hanya terhadap perempuan muda dan cantik, melainkan juga terjadi pada perempuan balita dan manula. Ia juga terjadi terhadap isterinya atau terhadap darah dagingnya sendiri (incest), atau anak laki-laki terhadap orang yang melahirkannya (ibunya) atau saudara sekandungnya. Kekerasan seksual juga terjadi terhadap perempuan berjilbab. Dalam kasus perkosaan yang terjadi di sebuah perguruan tinggi agama terkemuka di Jakarta beberapa waktu lalu, korban mengenakan jilbab warna putih, celana hitam, baju hijau dengan dalaman kaos warna loreng. Pada sisi lain perempuan tanpa jilbab juga tidak selalu menimbulkan perkosaan atau kekerasan seksual dalam bentuk lainnya. Orang yang melihat perempuan tanpa jilbab/hijab tidak selalu melakukan pelecehan dan perkosaan. Ini menunjukkan bahwa antara perkosaan dan penampilan tidak berjilbab/hijab tidak memiliki hubungan sebab akibat. Demikian juga alasan bahwa perkosaan terjadi karena pelaku terpengaruh oleh gambar-gambar porno atau menonton video porno. Tidak semua orang yang melihat gambar atau menonton video porno terlibat dalam aksi kekeraan seksual. Factor-faktor ini lebih sekedar sebagai pemicu belaka bagi munculnya impuls-impuls hasrat birahi laki-laki terhadap perempuan.

Ada juga pandangan atau asusmsi yang menyalahkan pelaku dengan basis moralitas atau agama. Ia mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena moralitas pelakunya yang rendah atau tak bermoral atau kurang pengetahuan agamanya. Pandangan ini boleh jadi benar, tetapi kita kesulitan mendefinisikan atau mengidentifikasi baik-buruknya moralitas seseorang sebelum ia melakukan perbuatannya. Dalam sejumlah kasus pelecehan, pencabulan dan kekerasan seksual pelakunya justeru orang-orang yang terhormat atau yang dianggap terhormat oleh masyarakatnya atau bermoral tinggi. Komnas Perempuan mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual sangat beragam: ada tokoh masyarakat, pejabat Negara, pejabat NHRI, anggota parlemen, tokoh agama, dan lain-lain. Bahkan, sebagaimana dilansir media masa, seorang pengasuh pesantren di daerah Jawa Timur, ditangkap polisi karena mencabuli beberapa santrinya sendiri. Beberapa hari ini media masa melansir seorang Raja yang sangat dihormati diduga melakukan kekerasan seksual. Lalu bagaimana kita mendefiniskan orang yang bermoral baik sebelum ia melakukan suatu tindakan?. Fakta-fakta ini jelas telah menggugurkan argument “moralitas” tersebut.(Baca : Catahu Komnas Perempuan, 2013).

Kekerasan seksual adalah satu bagian saja dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan didevinisikan sebagai : “Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi”. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Ps. 1)

Maka, kekerasan seksual terhadap perempuan berakar lebih pada adanya ketimpangan relasi kuasa yang berbasis gender yang mengakar. Ia adalah system social-budaya patriarkhi; sebuah system/Ideologi yang melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, menguasai, kuat, pintar dan sebagainya. Dunia dibangun dengan cara berpikir, dalam dunia dan untuk kepentingan laki-laki. Keyakinan bahwa perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan lemah, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual laki-laki dan sebagainya telah menempatkan perempuan seakan-akan sah untuk ditaklukkan dan diperlakukan secara seenak laki-laki, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi patriarkis ini mempengaruhi cara berfikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pengambil kebijakan-kebijakan public/politik. Pengaruh ini melampaui ruang-ruang dan waktu-waktu kehidupan manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. Ketimpangan yang didasarkan atas system social/ideology inilah yang berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi dan dominasi atas perempuan. Dan semuanya ini merupakan sumber utama tindak kekerasan terhadap perempuan.

Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender tersebut diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik ekonomi, pengetahuan, status social dan lain-lainnya. Kendali muncul dalam bentuk hubungan patron-klien, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama-warga, pengasuh-santri dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil, bahkan orang pusat-orang daerah.

Agama Menolak Kekerasan

Islam dan saya yakin semua agama di dunia serta seluruh pandangan kemanusiaan Universal, hadir dan tampil untuk membebaskan manusia dari penderitaan, penindasan dan kebodohan, di satu sisi, dan menegakkan keadilan, kesalingan membagi kasih dan menyebarkan pengetahuan di sisi yang lain. Visi ini dibangun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama : Penghormatan atas Martabat Manusia, Kesetaraan, Kebebasaan dan Keadilan.

Sumber-sumber otoritatif Islam sangat banyak menegaskan prinsip-prinsip tersebut.

  • Manusia adalah makhluk terhormat : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra, [17]:70)
  • Laki-laki dan Perempuan adalah Setara: (Q.S. Q.S. al-Nisa, [4:1), , a.l. Q.S. al-Ahzab, 53:35, al-Taubah, 71, al-Nahl, 97, Ali Imran,[3]: 195 dan al-Mukmin, 40.
  • Manusia yang paling terhormat/unggul adalah yang paling bertaqwa: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat, [49]:12).
  • “Hai orang-orang yang beriman, janganlah komunitas laki-laki merendahkan komunitas yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan jangan pula komunitas perempuan merendahkan komunitas perempuan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung pelecehan. Sikap dan tindakan merendahkan dan melecehkan itu adalah perilaku yang buruk dari seorang yang telah beriman. Barangsiapa yang tidak kembali memperbaiki diri maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.(Q.S. al-Hujurat [49]:11).
  • “Tuhan tidak memandang tubuh dan wajahmu, tetapi memandang pada hati dan perbuatanmu”. (Hadits).
  • “Wahai manusia. Sesungguhnya darah (hidup) kamu, kehormatanmu dan harta-milikmu adalah suci dan mulia. (Hadits Nabi).
  • Setiap muslim diharamkan mengganggu /mencederai/melukai hak hidup, kehormatan diri dan hak milik muslim yang lain. (Hadits).

Seluruh Prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi paling rasional atas doktrin Kemahaesaan Tuhan, Allah. Keyakinan ini dalam bahasa Islam disebut : Tauhid. Menurut doktrin ini, semua manusia, tanpa melihat asal-usulnya pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal, sama, yakni ciptaan Tuhan. Oleh karena itu tidak satupun ciptaan Tuhan berhak memiliki keunggulan atas yang lainnya. Keunggulan manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatan dan ketaatannya kepada hukum-hukum Tuhan. Al-Qur’an menyebut keunggulan ini dengan kata “Taqwa”. Dalam ayat-ayat al Qur’an taqwa tidak dibatasi maknanya hanya pada aspek-aspek kebaktian atau peribadatan personal sebagaimana kesan umum selama ini, melainkan lebih pada dimensi-dimensi moralitas sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. Atau dengan bahasa lain taqwa adalah moralitas kemanusiaan dalam maknanya yang luas. Dalam bahasa lain, taqwa adalah al-Akhlaq al-Karimah (budi pekerti luhur) atau etika kemanusiaan.

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar bagi setiap keputusan hukum atau aturan kehidupan manusia. Jika demikian, maka bagi saya adalah tidak masuk akal jika agama melahirkan praktik hukum, aturan atau kebijakan yang tidak adil, tidak menghargai martabat manusia, diskriminatif, dan tidak melahirkan kesalingan kasih. Jika hal-hal ini yang terjadi, maka pastilah interpretasi (pemaknaan) atasnya dan cara pandang social, budaya, politik dan keagamaan mengandung kekeliruan, meskipun dengan mengatasnamakan teks-teks ketuhanan.

Pertanyaan yang sering muncul di tengah public adalah apakah hukum-hukum dalam teks-teks Islam yang particular yang dipandang diskriminatif, seperti “laki-laki adalah pemegang otoritas atas kaum perempuan”, (Q.S. al-Nisa, [4]:34), tidak mengandung nilai-nilai moral di atas. Jawabannya adalah bahwa aturan-aturan hukum yang bersifat khusus(partikular) yang terdapat dalam sumber-sumber autentik dapat dipandang sebagai aturan yang mengandung moral. Akan tetapi ia dianggap demikian karena aturan tersebut lebih diterima sebagai solusi yang bersifat ketuhanan atas problem partikular yang ada dalam kondisi tertentu. Dengan berubahnya kondisi, aturan-aturan hukum yang bersifat khusus, tersebut bisa saja gagal memenuhi tujuan moralnya dan karena itu harus ditinjau ulang, direvisi atau dicabut sama sekali.

Kembali ke Konstitusi

Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu paling ideal dari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak beragam para penganut agama-agama dan kepercayaan di manapun mereka berada di seluruh bumi nusantara ini. Seluruh sila dan pasal-pasal dalam Konstitusi ini bukan hanya tidak bertentangan melainkan juga sesuai dan seiring sejalan dengan visi dan misi agama, sebagaimana sudah disebutkan. Konstitusi RI telah memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ia sesuatu yang melekat secara kodrati dalam setiap manusia dan tidak dapat dicabut daripadanya. Tuhanlah yang menganugerahkannya. Ia berlaku universal. Ia adalah cita-cita semua manusia di muka bumi ini. Sebagai konsekuensi paling logis dan bertanggungjawab bagi kesetiaan dan komitmen seluruh warga Negara atas Konstitusi tersebut, maka produk-produk pemikiran partikularistik dan aturan-aturan hukum yang ada harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kehendak-kehendak universal tersebut. Untuk ini pemerintah dan para penegak hukum dituntut untuk menjalankan dan menegakkannya secara konsekuen untuk merevisi atau bahkan mencabut segala peraturan dan kebijakan public yang melanggar dan bertentangan dengan Konstitusi tersebut.

Cirebon, 17 Nopember 2014

[alert-note]Disampaikan dalam Seminar Nasional : Kekerasan Seksual Dalam Konsep Pluralitas di Negara Indonesia”, Selasa, 18 Nopember 2014. Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok[/alert-note]

How you feel for this post?
Share your vote!
1
0
0
0
0
0
0
0
0